Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Ketua Bulog dan jajarannya dalam rangka evaluasi dan monitoring kinerja Bulog. Foto : Geraldi/mr

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyoroti rendahnya realisasi pengadaan gabah oleh Bulog yang persentase  serapan selalu menurun setiap tahun. Menurutnya sejak 2017 hingga sekarang kurva penyerapan Bulog menunjukkan trend penurunan. Padahal, mestinya Bulog mampu optimalkan penyerapan terutama pada bulan Maret sampai Juni yang selama ini persentase serapannya hanya berkisar 50-65 persen terhadap total serapan per tahun.

Wakil rakyat dapil NTB I ini mendorong Bulog sebagai operator pangan bisa meningkatkan kemampuannya untuk menyerap gabah petani. Ia menilai, rendahnya kemampuan Bulog akan menyebabkan harga gabah di tingkat petani menjadi rendah bahkan jauh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

"Harga jual gabah di tingkat petani di Pulau Sumbawa ada di kisaran Rp3.600 sampai Rp3.800 per kg. Saya minta Bulog segera bertindak agar harga gabah di tingkat petani khususnya petani di Pulau Sumbawa dapat memberi keuntungan demi meningkatkan kesejahteraan mereka," ucap Johan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Ketua Bulog dan jajarannya dalam rangka evaluasi dan monitoring kinerja Bulog, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (30/8/2021).

Politisi PKS ini juga menegaskan dengan adanya Perpres tentang Badan Pangan Nasional, maka posisi Bulog harus dilakukan pemisahan yang jelas antara regulator dan operator pangan. "Saat ini Bulog berada langsung di bawah Badan Pangan Nasional dan sepenuhnya dalam kendali badan tersebut maka sebagai operator pangan tidak boleh berperan sebagai BUMN," tuturnya.

Johan meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan harga eceran tertinggi (HET) atas beras. Ia mengusulkan perlu dibuat regulasi khusus agar HET tidak hanya melindungi konsumen yang seringkali dimanfaatkan pengusaha besar untuk mendapat untung besar, namun ke depan harus dibuat agar harga di tingkat petani menjadi lebih bagus dan jangan stagnan.

Ia berharap kebijakan keberpihakan harga di tingkat petani harus diprioritaskan demi meningkatkan kesejahteraan petani. "Saya usulkan salah satu strategi yang mesti dilakukan pemerintah adalah kebijakan HET diganti dengan pola harga dasar, dengan membuat harga dasar pembelian di tingkat petani sehingga ada standar harga yang menguntungkan petani," urai Johan.

Ketua DPP PKS ini mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan fasilitas pengolah padi modern atau modern rice milling plant (modern RMP) tidak boleh mematikan usaha penggilingan padi rakyat.

"Saat ini 94 persen penggilingan merupakan penggilingan padi kecil sehingga usaha rakyat ini harus dibina oleh pemerintah supaya lebih berkembang dan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Saya berharap Bulog meningkatkan kemampuannya dalam menyerap gabah petani," tutup Johan Rosihan. (dep/es)